PARIMO, – Aktivitas pertambangan rakyat di wilayah Desa Kayuboko dan Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, kembali menuai kekhawatiran warga.
Meski Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di dua desa tersebut telah diterbitkan atas rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah pada 29 September 2025 melalui Nomor: 500.10.2.3/222/Dinas ESDM-G.ST/2025 (Desa Kayuboko) dan Nomor: 500.10.2.3/223/Dinas ESDM-G.ST/2025 (Desa Air Panas), kekhawatiran akan ancaman bencana saat musim hujan belum juga mereda.
Kepala Desa (Kades) Air Panas, Ruslin, mengungkapkan kondisi material pasir bercampur tanah hasil aktivitas tambang kini hampir menyamai tinggi jembatan di Dusun I Desa Air Panas.
“Kalau dulu di bawah jembatan itu masih bisa lewat satu excavator, Pak. Sekarang lihat saja, timbunan material sudah hampir sama tinggi dengan jembatan,” ujar Ruslin saat ditemui, Sabtu (28/02).
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mempersempit aliran sungai dan meningkatkan risiko banjir saat debit air meningkat.
Ruslin mengungkapkan, dampak aktivitas pertambangan di masa lalu pernah memicu banjir bandang yang menghantam permukiman warga.
Akibatnya, sekitar 20 Kepala Keluarga (KK) hingga kini tidak lagi bermukim di wilayah tersebut.
“Sebagian karena trauma, sebagian lagi karena rumah mereka sudah tidak ada, tersapu banjir,” katanya.
Ia menambahkan, sejak 2024 Pemerintah Desa Air Panas telah menyurati Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Sulawesi Tengah untuk permohonan pembangunan bronjong di bantaran sungai. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
Ruslin juga mengaku adanya aktivitas penggalian dan penumpukan material di pinggir badan sungai, namun pihak desa tidak mengetahui siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut.
“Bukan dari BWS, karena tidak ada laporan ke pemerintah desa. Itu hanya digali lalu ditumpuk begitu saja,” ungkapnya.
Di satu sisi, Ruslin tidak menampik bahwa aktivitas tambang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Namun ia berharap ada penanganan serius terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.
“Tambang memang membantu perekonomian, tapi dampaknya juga berbahaya. Jangan hanya dibahas dalam ruangan, harus ada solusi nyata,” tegasnya.
Persoalan ini, kata Ruslin, telah disampaikan ke tingkat kecamatan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, hingga DPRD setempat, namun belum ada langkah konkret yang dirasakan masyarakat.
Secara terpisah, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Tengah, Medya Ramadhan, telah dicoba untuk dikonfirmasi terkait usulan pembangunan bronjong dan kondisi bantaran sungai tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang diberikan.(*)
About the Author
